Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel)
kemungkinan besar tidak bisa melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) pada tahun 2013. Itu jika besaran belanja pegawai dalam
APBD masih berada di atas 50 persen.
Aturan ini telah dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) sejak akhir pekan lalu.
Selain Provinsi Sulsel yang belanja pegawainya di atas 50 persen, sejumlah kabupaten/kota di Sulsel juga tidak akan mendapat kuota CPNS. Beberapa kabupaten di Sulsel yang masih memiliki belanja pegawai di atas 50 persen adalah Kabupaten Soppeng, Wajo, Bone, Parepare, Sidrap dan Enrekang.
Di Soppeng misalnya, berdasarkan APBD 2012, dari total belanjasebanyak Rp635 miliar, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Khusus belanja pegawai mencapai Rp436 miliar atau sekitar 68,59 persen dari total APBD. Sementara belanja tidak langsung hanya sebesar Rp199 miliar atau 31, 41 persen.
Meski demikian, Sekkab Soppeng, Sugirman Djaropi, di ruang kerjanya Senin 28 Oktober berharap, masih bisa merekrut CPNS 2013 karena Soppeng masih kekurangan guru.
Demikian halnya di Wajo, dari Rp887 miliar APBD 2012, Rp447 miliar habis untuk belanja pegawai, sedangkan belanja publik hanya Rp410 miliar.
Artinya, belanja pegawai terserap 53,73 persen sedangkan belanja publik hanya 46,27 persen. Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan anggaran pada APBD-perubahan.
Sekretaris BKDD Wajo, Amiruddin mengatakan agar belanja pegawai tidak mengerus APBD dengan jumlah yang lebih besar, pihaknya membatasi menerima pegawai dari luar kabupaten, dan penundaan penerimaan CPNS. Upaya lain kata dia, dikeluarkannya Peraturan Bupati no 3 tahun 2012, yang salah satu poinnya adalah pembatasan kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah.
Tak hanya di Wajo dan Soppeng, di Kabupaten Bone, belanja pegawai di daerah ini di atas 50 persen atau Rp700 miliar lebih yang terdiri dari gaji pegawai dan dana tunjangan pegawai di daerah ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bone, Muh Ridwan mengatakan, banyaknya belanja pegawai tersebut tak lepas dari jumlah pegawai yang besar dan wilayah kabupaten yang terdiri dari 27 kecamatan.
Dia merinci, jumlah PNS di lingkup Pemkab Bone yaitu 11. 864 orang. Angka itu, tambah dia, jumlah terbesar kedua dari Kota Makassar. "Kalau persoalan itu apakah Pemkab Bone akan merekrut di 2013 itu merupakan kewenangan pusat berdasarkan kebutuhan CPNS di daerah ini," ujarnya.
Adapun di Parepare, pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Keuangan Pemkot Parepare, Anwar Thalib memastikan alokasi belanja pegawai Pemkot Parepare di atas 50 persen.
Namun Kepala BKDD Parepare, Ramadhan Umasangadji, Senin, 29 Oktober, mengatakan, masih menunggu petunjuk teknis (juknis) atau aturan terkait penerimaan formasi CPNS tahun ini dan 2013.
"Tentunya kalau ada maka kami akan kaji dulu dan kalu memang bisa buka peluang ya kenapa tidak," ujarnya. BKDD Parepare saat ini, lanjutnya, masih intens menjembatani nasib honorer kategori satu (K-1). "Hasil rapat baru-baru, kita tetap manunggu formasi dari MenPAN," ujar Ramadhan.
Adapun di Sidrap, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sidrap, Abdul Majid di kantornya, Senin, 29 Oktober, optimis mendapat kuota CPNS 2013. Di Sidrap, secara neraca alokasi belanja pegawai murni Sidrap saat ini tercatat sebanyak 52 persen dari total APBD 2012. Cuma kata Majid, itu sudah masuk tambahan penghasilan PNS dan dana sertifikasi guru.
"Jika tambahan penghasilan dan sertifikasi dipisahkan, maka belanja pegawainya hanya 35 persen lebih. Nah, masalahnya, ini yang akan kita perjelas ke pusat, apakah tambahan penghasilan dan sertifikasi guru ini bisa dicopot atau tidak," katanya.
Di Enrekang, justru Sekkab Enrekang, HM Amiruddin belum bisa mengkalkulasi berapa presentase belanja pegawainya. Menurut dia, beberapa anggaran DAU dari pemerintah pusat belum turun. Besarannya pun belum diketahui. "Kalau di APBD belanja pegawai kita mencapai Rp380 miliar dari total APBD hampir Rp600 miliar. Kita menunggu besaran DAU untuk tahu berapa presentasenya," kata Amiruddin.
Walau demikian, dia mengakui secara umum memang Pemkab Enrekang masih butuh penambahan beberapa pegawai terutama untuk sektor guru dan tenaga administrasi. Soal analisa kebutuhan pegawai ini juga tengah dilakukan pemkab dengan menggandeng LAN Makassar.
Aturan ini telah dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) sejak akhir pekan lalu.
Selain Provinsi Sulsel yang belanja pegawainya di atas 50 persen, sejumlah kabupaten/kota di Sulsel juga tidak akan mendapat kuota CPNS. Beberapa kabupaten di Sulsel yang masih memiliki belanja pegawai di atas 50 persen adalah Kabupaten Soppeng, Wajo, Bone, Parepare, Sidrap dan Enrekang.
Di Soppeng misalnya, berdasarkan APBD 2012, dari total belanjasebanyak Rp635 miliar, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Khusus belanja pegawai mencapai Rp436 miliar atau sekitar 68,59 persen dari total APBD. Sementara belanja tidak langsung hanya sebesar Rp199 miliar atau 31, 41 persen.
Meski demikian, Sekkab Soppeng, Sugirman Djaropi, di ruang kerjanya Senin 28 Oktober berharap, masih bisa merekrut CPNS 2013 karena Soppeng masih kekurangan guru.
Demikian halnya di Wajo, dari Rp887 miliar APBD 2012, Rp447 miliar habis untuk belanja pegawai, sedangkan belanja publik hanya Rp410 miliar.
Artinya, belanja pegawai terserap 53,73 persen sedangkan belanja publik hanya 46,27 persen. Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan anggaran pada APBD-perubahan.
Sekretaris BKDD Wajo, Amiruddin mengatakan agar belanja pegawai tidak mengerus APBD dengan jumlah yang lebih besar, pihaknya membatasi menerima pegawai dari luar kabupaten, dan penundaan penerimaan CPNS. Upaya lain kata dia, dikeluarkannya Peraturan Bupati no 3 tahun 2012, yang salah satu poinnya adalah pembatasan kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah.
Tak hanya di Wajo dan Soppeng, di Kabupaten Bone, belanja pegawai di daerah ini di atas 50 persen atau Rp700 miliar lebih yang terdiri dari gaji pegawai dan dana tunjangan pegawai di daerah ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bone, Muh Ridwan mengatakan, banyaknya belanja pegawai tersebut tak lepas dari jumlah pegawai yang besar dan wilayah kabupaten yang terdiri dari 27 kecamatan.
Dia merinci, jumlah PNS di lingkup Pemkab Bone yaitu 11. 864 orang. Angka itu, tambah dia, jumlah terbesar kedua dari Kota Makassar. "Kalau persoalan itu apakah Pemkab Bone akan merekrut di 2013 itu merupakan kewenangan pusat berdasarkan kebutuhan CPNS di daerah ini," ujarnya.
Adapun di Parepare, pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Keuangan Pemkot Parepare, Anwar Thalib memastikan alokasi belanja pegawai Pemkot Parepare di atas 50 persen.
Namun Kepala BKDD Parepare, Ramadhan Umasangadji, Senin, 29 Oktober, mengatakan, masih menunggu petunjuk teknis (juknis) atau aturan terkait penerimaan formasi CPNS tahun ini dan 2013.
"Tentunya kalau ada maka kami akan kaji dulu dan kalu memang bisa buka peluang ya kenapa tidak," ujarnya. BKDD Parepare saat ini, lanjutnya, masih intens menjembatani nasib honorer kategori satu (K-1). "Hasil rapat baru-baru, kita tetap manunggu formasi dari MenPAN," ujar Ramadhan.
Adapun di Sidrap, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sidrap, Abdul Majid di kantornya, Senin, 29 Oktober, optimis mendapat kuota CPNS 2013. Di Sidrap, secara neraca alokasi belanja pegawai murni Sidrap saat ini tercatat sebanyak 52 persen dari total APBD 2012. Cuma kata Majid, itu sudah masuk tambahan penghasilan PNS dan dana sertifikasi guru.
"Jika tambahan penghasilan dan sertifikasi dipisahkan, maka belanja pegawainya hanya 35 persen lebih. Nah, masalahnya, ini yang akan kita perjelas ke pusat, apakah tambahan penghasilan dan sertifikasi guru ini bisa dicopot atau tidak," katanya.
Di Enrekang, justru Sekkab Enrekang, HM Amiruddin belum bisa mengkalkulasi berapa presentase belanja pegawainya. Menurut dia, beberapa anggaran DAU dari pemerintah pusat belum turun. Besarannya pun belum diketahui. "Kalau di APBD belanja pegawai kita mencapai Rp380 miliar dari total APBD hampir Rp600 miliar. Kita menunggu besaran DAU untuk tahu berapa presentasenya," kata Amiruddin.
Walau demikian, dia mengakui secara umum memang Pemkab Enrekang masih butuh penambahan beberapa pegawai terutama untuk sektor guru dan tenaga administrasi. Soal analisa kebutuhan pegawai ini juga tengah dilakukan pemkab dengan menggandeng LAN Makassar.
Sumber : Fajar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar