JAKARTA--Para
tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia pesimis
pengangkatan honorer jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bisa tuntas
di 2014. Mereka memprediksi masalah yang sama akan muncul lagi ketika
terjadi pergantian presiden.
"Pasti
muncul lagi deh honorer tertinggal, karena sekarang ini di lapangan
banyak sekali honorernya," kata Penasehat Forum Honorer Kabupaten
Malang, Nurul Yaqin, yang dihubungi, Selasa (12/6).
Menurutnya, pengklasifikasian tenaga honorer tertinggal menjadi dua kelompok yakni kategori satu (K1) dan K2, malah menjadi sumber masalah. Padahal, masih banyak tenaga honorer yang tidak termasuk K1 dan K2.
"Kenapa kita dikotak-kotakan begitu. Harusnya kita diperlakukan sama. Kalau seperti ini, apa ada jaminan tidak akan ada lagi payung hukum baru untuk menangani masalah honorer. Sebab, masih banyak honorer yang tidak terakomodir," terangnya.
Dia mencontohkan kasus honorer di Jawa Tengah. Sebanyak 1000-an honorer teranulir yang belum terselesaikan masalahnya. "Mereka itu sudah dites dan diumumkan lulus tes. Tapi kemudian tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh pemerintah. Nah ini mereka mau diapain, masa cuma K1 dan K2 yang diurusin pemerintah," ketusnya.
Nurul mengakui, honorer menjadi objek politik dan proyek bagi kalangan tertentu. Karena itu, bila pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini dengan tuntas, bukan tidak mungkin ketika pergantian tampuk pemerintahan, masalah honorer akan mencuat lagi.
"Sudah pasti honorer teranulir akan minta diangkat lagi saat presiden baru. Begitu seterusnya karena pemerintah kita tidak tegas dalam menerapkan aturan," pungkasnya. (Esy/jpnn)
Menurutnya, pengklasifikasian tenaga honorer tertinggal menjadi dua kelompok yakni kategori satu (K1) dan K2, malah menjadi sumber masalah. Padahal, masih banyak tenaga honorer yang tidak termasuk K1 dan K2.
"Kenapa kita dikotak-kotakan begitu. Harusnya kita diperlakukan sama. Kalau seperti ini, apa ada jaminan tidak akan ada lagi payung hukum baru untuk menangani masalah honorer. Sebab, masih banyak honorer yang tidak terakomodir," terangnya.
Dia mencontohkan kasus honorer di Jawa Tengah. Sebanyak 1000-an honorer teranulir yang belum terselesaikan masalahnya. "Mereka itu sudah dites dan diumumkan lulus tes. Tapi kemudian tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh pemerintah. Nah ini mereka mau diapain, masa cuma K1 dan K2 yang diurusin pemerintah," ketusnya.
Nurul mengakui, honorer menjadi objek politik dan proyek bagi kalangan tertentu. Karena itu, bila pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini dengan tuntas, bukan tidak mungkin ketika pergantian tampuk pemerintahan, masalah honorer akan mencuat lagi.
"Sudah pasti honorer teranulir akan minta diangkat lagi saat presiden baru. Begitu seterusnya karena pemerintah kita tidak tegas dalam menerapkan aturan," pungkasnya. (Esy/jpnn)
Sumber : JPNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar